PERLINDUNGAN KONSUMEN

        A.  PENGERTIAN

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 disebutkan mengenai perlindungan konsumen, konsumen, pelaku usaha, dan lain-lain.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sementara itu Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dan, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersaama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Bab 2 Asas dan tujuan pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan perlindungan konsumen yakni :

Perlindungan konsumen bertujuan :

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen;

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hokum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

B.   KONSUMEN

Konsumen disini ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dia memiliki hak dan kewajiban yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 Bab 3 Hak dan Kewajiban pasal 4 dan pasal 5, yaitu :

Hak konsumen adalah :

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah :

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C.   PELAKU USAHA

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha pun memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan, seperti yang tertera dalam UU No. 8 Tahun 1999 Bab 3 Hak dan Kewajiban pasal 6 dan pasal 7 yakni sebagai berikut :

Hak pelaku usaha adalah :

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hokum sengketa konsumen;

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e. hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha dilarang melakukan yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 Bab 4 Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pasal 8 hingga pasal 17.

D.  CONTOH PERMASALAHAN YANG TERJADI

20 Agustus 2010

FOKUS

Razia Makanan

Makanan Kadaluarsa Banyak Beredar di Masyarakat

indosiar.com, Bau-Bau, Sultra - Jelang datangnya lebaran, petugas juga direpotkan oleh banyaknya    makanan kadaluarsa beredar di masyarakat. Hal ini terungkap dalam razia yang dilakukan petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dari razia di sejumlah toko dan pasar tradisional, petugas menemukan banyak makanan kadaluarsa di jual bebas.

Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau - Bau ini spontan mengagetkan para pedagang disejumlah pasar tradisional. Sidak kali ini dilakukan terkait informasi dari warga tentang beredarnya bahan makanan yang sudah kadaluarsa. Hasilnya sejumlah bahan makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi berhasil ditemukan petugas. Beberapa yang berhasil ditemukan antara lain penyedap rasa, makanan dan minuman kaleng serta kecap botol.

Keseluruhan bahan makanan tersebut telah melewati tanggal kadaluarsa, serta kemasannya yang sudah mulai rusak. Para pedagang yang kedapatan menjual bahan makanan kadaluarsa mengaku tidak mengetahui tentang kondisi barang tersebut. Mereka juga sebelumnya bahkan sudah melaporkan kepada pihak distributor namun hingga kini belum juga direspon.

Selain menyita bahan makanan kadaluarsa, petugas juga menemukan pedagang ayam yang menjual ayam pompa. Ayam ini dipompa dengan menggunakan pompa angin agar bisa terlihat lebih besar dari sebelumnya. Para pedagang ayam ini mengaku mereka memompa ayam tersebut agar dagangan mereka bisa laris.

Pihak dinas Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya akan menarik sejumlah bahan makanan yang sudah kadaluarsa dari pasaran dan akan menindak para distributor nakal yang tidak memperhatikan kondisi barang, sebelum disuplai kepada para pedagang di pasar tradisional. (Doni Okta Yudha/Sup)

Dari contoh diatas pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap pasal 8, pasal 9, pasal 15,

E.   CARA MENYELESAIKAN SENGKETA

Untuk penyelesaian sengketa terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 Bab 10 Penyelesaian Sengketa pasal 45 hingga pasal 48. Dalam penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua ruang yakni dalam peradilan atau diluar peradilan. Penyelesaian diluar peradilan artinya Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Dan untuk penyelesaian dalam peradilan Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku.

Badan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa terdapat dalam . 8 Tahun 1999 Bab 11 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pasal 49 hingga pasal 58.

Sanksi yang akan diberikan dalam masalah persengketaan ini tecantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 Bab 13 Sanksi pasal 60 hingga pasal 63 dibedakan menjadi 2 tipe yakni sanksi administratif dan sanksi pidana.